MANADO, RADARNEWSSULUT.COM — Masuk awal tahun 2026, Warga Sulut dikejutkan dengan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tanpa adanya sosialisasi ke masyarakat.
Penguna media sosial pun ramai ramai membentuk opini terhadap kebijakan yang di pegang oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE (YSK). Menurut sejumlah netizen kebijakan Gubernur YSK sangat tidak pro terhadap Rakyat, padahal
Padahal kebijakan kenaikan pajak oleh pihak Bappenda Sulut mengacu edaran pemerintah pusat tanpa dikonsultasikan oleh Gubernur YSK sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Ketua Umum Aliansi Ormas dan Mahasiswa Anti Korupsi (ARMAK) Sulut Calvin Castro menyesali perbuatan Bapeda Sulut yang menurut Calvin itu seperti mempermalukan Gubernur YSK di awal tahun 2026,” Kebijakan Bappenda Sulut yang sama sekali merugikan masyarakat Sulut dan terlebih citra Pemprov Sulut di mata rakyat, yang sejauh ini kepercayaan masyarakat sudah berhasil dibangun oleh Gubernur YSK lewat berbagai program yang menyentuh masyarakat Sulut. Namun karena satu kebijakan dari Bapeda ini membuat publik seola mengucilkan Gubernur YSK,” ujar Calvin
Aktivis ARMAK Sulut pun mempertanyakan kinerja Kaban Bapeda,” Saya menilai mereka sepertinya bekerja tapi tidak sepenuh hati dalam membantu Gubernur YSK dalam melayani masyarakat Sulut. Seharusnya, sebelum masalah kenaikan pajak ini berpolemik di publik, maka dua instansi tersebut harus mengkaji betul dan memberikan edukasi serta informasi kepada publik agar masyarakat tidak terkejut,” ucap Calvin
Calvin pun menambahkan, walaupun sekarang bukan lagi ajang politik tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Kaban Bapenda Sulut punya kedekatan kekeluargaan dengan Rezim sebelumnya.
Apakah ini ada unsur-unsur kesengajaan untuk menjebak Gubernur dan memanfaatkan Kebaikan Hati dari Gubernur YSK. Ibarat air susu yang diberikan pak YSK ke pejabat Pemprov Sulut dibalas dengan air tubah,” terang Dia.
Dengan adanya kejadian seperti ini, Gubernur YSK sudah harus mengevaluasi para pejabat yang ada saat ini apalagi mereka yang sudah diujung pensiun pasti kinerja asal-asal yang tentunya akan merugikan masyarakat serta nama baik Gubernur YSK.
“Masih banyak pegawai-pegawai potensial belum dapat kesempatan yang lebih bisa kerja, daripada pejabat-pejabat sekarang yang kerja cari muka serta punya hubungan kedekatan keluarga dengan rezim sebelumnya,” tutupnya
(*)
