MANADO, RADARNEWSSULUT.COM — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulut mulai ramai dibicarakan masyarakat setelah pemilik kawasan Megamas yakni Amelia Tungka tiba-tiba saja mundur dari jabatan Bendahara.
Jabatan bendahara sangat-sangat sensitif, karena berkaitan dengan pengelola keuangan KONI Sulut. Sehingga orang yang dipercayakan memegang jabatan itu bukan orang sembarang.
Selain itu, jabatan Bendahara biasanya dijabat oleh orang-orang yang secara ekonomi dan finansial sangat kuat dan matang.
Karena itu, Amelia Tungka saat struktur KONI Sulut periode baru terbentuk, Dia dipercayakan jabat ‘jabatan basah’ tersebut.
Jabatan itu sangat wajar dan pantas bagi Amelia Tungka, karena Dia kerap sukses menggelar iven-iven besar yang merogoh kantong pribadinya.
Namun kini publik Sulut bertanya-tanya kenapa ‘wanita kaya’ Amelia Tungka mendadak mundur dari jabatan tersebut?
Mundurnya Amelia Tungka yang dikenal orang jujur dan banyak ‘doi’ ini menimbulkan berbagai pendapat minor terhadap manajemen KONI Sulut yang dipimpin pensiunan Jenderal Bintang Satu yakni B. Waleleng.
Diduga kuat ‘kebobrokan’ manajemen KONI Sulut yang membuat Amelia Tungka tak tahan dan lebih memilih mundur dari jabatan bendahara.
Mundurnya Amelia Tungka membuat Ketua KONI Sulut langsung ambil langkah bahagia dengan menempatkan Magdalena Wulur yang menjabat Sekretaris KONI Sulut ke ‘tempat basah’ tersebut.
Apalagi berhembus kabar dana hibah ke KONI Sulut sudah cair. “Baru cair dua hari lalu,” bisik salah satu pengurus KONI Sulut ke media tadi malam.
Walaupun Magdalena Wulur disebut-sebutkan oleh tim-tim inti YSK-Viktory masih kenal dengan panji merah, karena terang-terangan seperti diungkapkan tim YSK-Viktory mendukung Richard Sualang Ketua KONI Manado pada Desember 2025 lalu.
Tapi herannya Ketua KONI Sulut terkesan ‘tutup mata’ bahkan justru yang bersangkutan ditempat pada ‘jabatan enak’
“Heran le informasi bahwa AT mundur karena ML mar ini Ketua tetap pertahankan yang bersangkutan. Jabatan Sekretaris strategis mar bendahara lebe basah,” tutur salah satu warga sambil meminta Cabor dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengawasi aliran dana KONI Sulut nantinya.
(*)
