MITRA, RADARNEWSSULUT.COM —
Fenomena penutupan sementara aktivitas tambang di kawasan Ratatotok dan Bolmong Raya oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Satuan Tugas (Satgas) beberapa Kementerian memicu krisis ekonomi masyarakat. Ribuan warga yang hidup dari kerja tambang mengalami guncangan kebutuhan rumah tangga karena dampak penutupan.
“Anggota masyarakat penambang kesusahan membeli makanan pokok, membayar uang sekolah anak bahkan membiayai kesehatan karena dampak penutupan yang berhari-hari. Bayangkan satu hari tidak bekerja saja sudah sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga, apalagi ini berhari-hari,” ujar Ketua Aliansi Masyarakat Lingkar Tambah Deddy Rumdengan.
Dia mengatakan, menanggapi kondisi yang terus menampar perekonomian ribuan keluarga, masyarakat meminta atensi dan keberpihakan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) agar aktif membangun koordinasi dengan aparat kepolisian dan kejaksaan.
“Ini semua bisa berubah tergantung keberpihakan Gubernur YSK. Tidak ada jalur lain. Kalau hanya untuk perut rakyat, kita tidak ada alasan lain selain harus mengaktifkan kembali pertambangan,” jelas Jefry Weno, salah satu penambangan Ratatotok.
Aktivis PAMI Perjuangan Jefrey Sorongan mengatakan kondisi tambang saat ini tergantung niat baik Gubernur YSK untuk memastikan agar rakyat tidak tiarap di dasar kemiskinan.
“Ratusan penambang yang meskipun dibilang ilegal selama ini, mereka sudah terbukti mengamankan rasa lapar masyarakat sejak zaman Belanda malah. Dan kondisi saat ini tergantung nurani seorang Gubernur, bagaimana dia membangun negosiasi dan koordinasi dengan aparat hukum demi rakyat,” ujar Sorongan.
(***)
